BNN kantongi data sebanyak 983 desa di Indonesia masuk pada kategori bahaya narkoba. Hal ini perlu disikapi dengan melakukan pendekatan ke beberapa stake holder terkait, salah satunya Kemendes. BNN mengungkap sejumlah fakta tentang banyaknya tindak penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. Banyak yang memanfaatkan ketidak tahuan warga desa tentang bahaya narkoba dan menjadikan mereka sebagai kurir.
Kepala BNN juga menambahkan bahwa banyak para pecandu di daerah yang menginginkan rehabilitasi namun terkendala akses dan informasi. “Jaringan Sindikat Narkotika itu sangat luas dan banyak. Kalau semuanya ditangkap, bisa penuh penjara kita”, gurau Kepala BNN.
Maka dari itu, Ia mengajak Kemendes untuk turut memberi gebrakan dengan membuat kebijakan yang berpihak pada keamanan masyarakat desa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pihaknya juga berharap Kemendes turut menggaungkan "War On Drugs" sebagai bentuk sinergitas terhadap perang melawan narkoba.
Sementara itu, Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, menyambut baik ajakan kolaborasi dari BNN ini. Pihaknya menyatakan sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan BNN terkait pembentukan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang menjadi salah satu program unggulan milik BNN. Kemendes juga mengaku tengah mempersiapkan program desa bersinar pada tahun 2020 lalu. Namun terkendala pandemic covid-19 dan baru akan terealisasi 2021 ini.
“Kami telah ajukan penganggaran untuk 20 desa percontohan yang akan dijadikan Desa Bersinar”, ujar Menteri Desa yang akrab di sapa Gus Menteri.
Respon cepat diberikan oleh Gus Menteri dengan meminta direktorat terkait untuk berkoordinasi dan membahas lebih lanjut program kerja sama ini. Pihaknya pun akan mempersiapkan deklarasi resmi untuk beberapa Desa Bersinar yang sudah siap menyatakan dirinya bersih dari narkoba.
Kunjungan ini ditutup dengan bersama-sama melakukan foto bersama dan menyerukan seruan _War On Drugs_ sebagai tanda kesepakatan kedua pihak untuk menjalin sinergitas melawan penyalahgunaan narkoba. (VDY/Red)
Social Header