Breaking News

Plh Bupati Serah Terima Jabatan Kepada Bupati Lombok Utara Periode 2021-2026

Global Hukum Indonesia, Lombok Utara - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Utara Drs. H. Raden Nurjati serah terima memori jabatan kepada Bupati Lombok Utara Periode 2021-2026 H. Djohan Sjamsu, SH., disaksikan Gubernur Provinsi NTB yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, MSi., bertempat di Aula Kantor Bupati, (1/3/2021). Hadir pula Wabup Danny Karter Febrianto, ST., MEng., beserta istri, anggota DPRD Provinsi NTB Raden Nuna Abriadi, SIP, Sudirsah Sudjanto, SPdB, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin, SHi, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH., Ketua TP PKK Dra. Hj. Galuh Nurdiah, Pimpinan Penyelenggara Pemilu, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda Kabupaten Lombok Utara, Kepala OPD, Camat serta tamu undangan lainnya.

Gubernur NTB melalui Asisten I Pemprov NTB Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, MSi., dalam sambutannya menyampaikan serah terima jabatan dari Plh Bupati kepada Bupati Lombok Utara menjadi saksi untuk sertijab serta pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Utara periode 2021-2026. Lebih lanjut dijelaskannya, ada tiga kegiatan utama setelah pilkada, yaitu pelantikan, serah terima jabatan dan terakhir pidato pertama Bupati dan Wakil Bupati dihadapan DPRD.

"Hari Jum'at (26/2/2021) sudah kita laksanakan pelantikan bupati dan walikota se-NTB yang dipusatkan di provinsi dan berjalan lancar. Pelaksanaannya sebagian melalui virtual. Hari ini Sertijab dan sebentar lagi pidato pertama di DPRD, semoga rangkaian ini bisa dilaksanakan dengan lancar, pesannya.

Dikatakannya, sesuai laporan Pj Sekda Kabupaten Lombok Utara bahwa kondisi saat ini Lombok Utara dalam keadaan kondusif dan seperti apa yang dipesankan Gubernur NTB, saat pelantikan bahwa mulai saat dilantik maka tidak ada lagi yang prosana prosini, semua bersatu dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.

"Harapan kami pada eksekutif supaya program-program bisa diselenggarakan, mari saling mendukung, tandasnya.

Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH., menyampaikan selaku bupati terpilih, tentu berharap penyerahan ini bukan hanya bupati dan wakil bupati yang bertanggung jawab, tetapi semua perangkat OPD yang menjadi tugas kedaerahan ke depan.

"Sesuai penjelasan Plh Bupati (Pj Sekda) tadi, banyak hal yang menjadi atensi kita 5 tahun ke depan yang paling besar adalah Rumah Tahan Gempa (RTG). Ada belasan ribu RTG harus terselesaikan dalam waktu hanya 2 bulan. Dan kami ingin, kita semua bertanggung jawab, walaupun tidak berada dalam lingkup BPBD, tetapi kita semua harus mampu bekerja sama karena waktu kita sampai April. Kita mulai dengan tekad harus mampu menyelesaikannya.
Dibentuk tim khusus untuk masalah RTG supaya jelas, mulai dari mana nanti, tuturnya.

Dijelaskan bupati, dengan kondisi Covid-19 bukan hanya melanda Lombok Utara, tapi melanda dunia, dengan keterbatasan-keterbatasan ini, mari kita mulai bekerja sama. Bupati mengajak bekerja kompak, jangan ada kelompok sana kelompok sini dan dirinya juga ingin masyarakat bersatu. Lebih-lebih Kabupaten Lombok Utara sampai saat ini mendapat predikat daerah tertinggal.

"Saya ingin OPD kerja disiplin dan bersungguh-sungguh, karena selain kita bertanggung jawab kepada institusi, juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT, Tuhan YME. Saya ingin tanamkan kepada kita semua, mari kita bekerja sama. Banyak hal yang belum kita selesaikan seperti Jadup dan RTG. Kita juga berpikir untuk menghidupkan kembali pariwisata sebagai pendapatan terbesar daerah, imbuhnya.

Bupati mencontohkan, bidang pertanian cukup tangguh dalam menangani Covid-19, maka bidang pertanian harus bergerak bagaimana mendampingi UMKM.

Sementara itu, Plh Bupati Lombok Utara yang mengemban amanah kembali menjadi Pj Sekda Lombok Utara Drs. H. Raden Nurjati mengatakan, selama sembilan hari mengemban amanah sebagai Plh Bupati Lombok Utara.

"Seperti yang disampaikan Gubernur NTB, pertama tugas dirinya mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara dan yang kedua adalah Penanganan Covid-19. Karena ini program prioritas NKRI. Bahkan tahun 2021 ada refocusing anggaran. Ketiga Penanganan RTG. Ini memang sedikit terkesan lambat. Besok pagi akan diberikan rekening terhadap KK yang tidak bermasalah, tandasnya.

Menurutnya, tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan cukup baik, karena didukung OPD. Jika tidak ada OPD dan multipihak lainnya, maka saya mungkin tidak bisa menjalankan amanah sebagai Plh Bupati, pungkasnya. (sap/rar/humaspro/ms)

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA