Global Hukum Indonesia, Lombok Utara - performa, pembangunan gedung DPRD Kabupaten Lombok Utara layak disebut proyek prestisius. Sebab dari sisi anggaran, proyek ini tercatat menyedot Rp 10 miliar. Sayangnya, “bau amis” menyerbak pada proyek tersebut. Mulai pekerjaan yang sudah kena pinalti tak sesuai kesepakatan kontrak, juga menyeruak pekerjaan seperti asal jadi. Sebagai Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat terus berbenah terutama terkait fasilitas penunjang dan infrastruktur pemerintahan. Salah satunya pembangunan gedung DPRD Kabupaten Lombok Utara untuk memfasilitasi 30 anggota DPRD, pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan biaya untuk itu. Proyek ini menjadi proyek pertama di Kabupaten Lombok Utara yang menggunakan anggaran akhir tahun. (07/01/2024)
Ketua LSM Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) Tarpiin Adam, SH., mengatakan, beberapa hari yang lalu kita lihat ada tiang yang bengkok tapi diklaim tidak ada masalah dari PPK, kemudian corcoran bentangan-bentangan balok itu tidak rapi, ini kan anggaran besar kalau dari hal-hal tehnis sudah kelihatan tidak bagus maka tentu kita pertanyakan dari segi fisik bangunan nanti, ujarnya.
Lanjut Tarpiin, di tambah lagi Lombok Utara itukan rawan gempa, kalau sudah bangunan seperti ini patut kita pertanyakan, maka kami akan mencoba koordinasi dengan tim konsultan independen dengan melakukan uji petik dengan dugaan persoalan ini.
Jangan sampai nanti, hal-hal yang kita klaim tidak bagus, karena orang yang mengerjakan itu sendiri yang mengklaim bagus
Itu namanya menilai diri sendiri, opini pembanding dari tim tehnis yang akan kita turunkan, ungkapnya.
Kemudian dari segi proses pengerjaan yang sampai saat ini belum tuntas disana juga ada denda tentu denda inikan sangat besar kalau 10 Milyar itu hampir 10 juta lebih perhari, proses denda ini harus kita kawal bersama supaya tepat sasaran, itu soal denda keterlambatan pengerjaan proyek.
Tarpiin menambahkan, dari segi proses tender yang dilakukan di akhir anggaran di tahun ini, Pemda harus mengevaluasi jangan sampai nanti alasan terlambat gara-gara cuaca inikan harusnya tidak boleh alasan begitu kalau memang alasan cuaca, setiap tahun kan ada pergantian cuaca, ini adalah bahan evaluasi oleh Pemda untuk tidak mengeksekusi anggaran besar di akhir tahun dan harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca diakhir tahun mana yang cepat selesai itu yang dikerjakan.
Rencana minggu depan kita akan turunkan tim independent, mereka sudah siap tinggal menunggu waktu ada pekerjaan fisik besar yang kita akan cek sekitar 5 titik pengerjaan di Kabupaten Lombok Utara ini. Ada pihak pembanding lah yang kita berikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini dinas terkait yang memiliki sektor proyek-proyek fisik, tandasnya.
Saat di konfirmasi PPK sekaligus Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Lombok Utara Rangga Wijaya, ST., mengatakan, pada akhir Tahun kontruksi ini pada Tanggal 31 Desember ada perpanjang sesuai dengan Perpres No.16 Tahun 2018, disitu disebutkan di Perpres dapat di berikan perpanjangan waktu melampaui Tahun anggaran selama 50 hari, tapi sebelum itu kita sudah targetkan selesai Tinggal 25 Januari, karena kita sudah ada rencana exsen filenya, ujarnya.
Pekerjaan gedung DPRD itu tinggal atapnya saja dan pengerjaan sudah mencapai 85% dan sisanya tinggal 15 % ini masih pengerjaannya, Tanggal 25 ini paling telat akhir januari ini. Tentu konsekuensinya kalau molor terus kasihan kontraktornya tapi komitmen untuk penyelesaiannya itu sudah ada karena kita rapat terus di proyek dan kita kontrol terus di lapangan, tandasnya.
Kita targetkan selesainya bisa Tanggal 31 Desember 2024 kemarin tapi kita tidak mau pasang asal-asalan, dan kita berikan kesempatan waktu untuk merapikan untuk finishing, sudah dirapikan karena dalam pemasangan atap ini butuh kehati-hatian dan pemasangan baja berat dan barangnya tidak ada disini dan harus di pesan di surabaya dan memakan waktu 14 hari untuk menunggu barang tersebut.
Kemudian menunggu beton kering minimal 14 hari jadi selama 2 minggu itu tidak ada yang dikerjakan karena harus memastikan beton itu kering dan ditambah lagi cuaca kurang mendukung, jadi kita memberikan perpanjangan waktu dan memberikan denda keterlambatan dengan perhari nya 10 juta di kali dengan hari keterlambatan, tutupnya. (ms)
Social Header