Global-hukumindonesia.id, Aceh Tamiang – Pengambilan sumpah Jabatan, pelantikan dan serah terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang periode 2025 – 2030 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang. Sein (17/2/2025).
Usainya dilantik dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubenur Aceh H. Muzakir Manaf, Bupati Aceh Tamiang Irjend Pol (Purn) Drs. Armia Fahmi, M.H., dalam pidatonya mengatakan “Kepada Gubenur Aceh kami mendukung penuh program pembangunan menjadi bukti bahwa kami masyarakat Aceh Tamiang tegak lurus bersama Mualem - Dhipa. Serta mendukung tentang pengukuran ulang semua lahan HGU, serta kewajiban perusahaan kelapa sawit untuk membantu pemberdayaan dan penguatan kapasitas petani dengan focus kemanfaatkan setrategi petani.
“Penuh pengharapan, Gubenur dapat menyempatkan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang sebagai daerah perioritas demi mewujudkan aceh yang sejahtera dan bermartabat. Beberapa perioritas utama Aceh Tamiang sangat perlu dukungan dan keseriusan dari Gubenur dalam peningkatan infrastruktur, seperti jalan dari perbatasan merupakan jalur Provinsi mengalami kerusakan.
“Kemudian pembangunan jembatan dan bendungan juga jalan lingkar yang terlihat, angkutan umum seperti Mobil bus serta mobil truk yang melintas dari medan ke Banda Aceh melalui Kota Kuala Simpang yang terkesan agak kumuh. Jika jalan lingkar atau jalan elak segera diwujudkan dari kekumuhan bisa di minimalisir. Disisi lain disamping jalanan, wilayah Perbatasan Aceh Tamiang dengan Sumatera Utara merupakan pintu gerbang yang tidak memiliki nuansa khas daerah saat memasuki Aceh tidak adanya mencerminkan budaya daerah”, ujar Bupati Drs. Armia.
Ditempat yang sama diwaktu yang berbeda Gubenur Aceh H. Muzakir Manaf menyampaikan “Dukungan rencana Bupati Aceh Tamiang yang baru saja dilantik, Pemerintah Provinsi Aceh akan memberikan perhatian khusus pembangunan infrastruktur dan pengembangan daerah perbatasan, sesuai dengan cita-cita. Harapan Kabupaten Aceh Tamiang kedepan nantinya lebih maju.
“Untuk memajukan Aceh banyak sumber yang bisa dimanfaatkan, kita akan ukur ulang semua perusahaan perkebunan di Aceh selebihnya diserahkan kepada masyarakat, dan setiap kebun harus menyediakan plasma sesuai dengan UUPA. Mohon dukungan Bupati dan Ketua DPRK kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata dalam pembagunan guna kepentingan rakyat.
“Perlu saya sampaikan, jaga hubungan antara eksekutif dan legislative agar adanya keharmonisan sehingga mewujudkan pembangunan Aceh Tamiang lebih baik. Kebersamaan hanya untuk rakyat sesuai dengan sumpah pelantikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”, ungkap H.Muzakir. (Ls)
Social Header